 |
| (Sumber : digitalmama.id) |
Pahlawan nasional hingga saat ini belum berdiri sosok yang netral mereka adalah simbol yang dibentuk oleh sejarah, kuasa, dan kepentingan. Dalam konteks kontemporer Indonesia, kontroversi penetapan pahlawan nasional tahun 2025 memperlihatkan betapa simbol kepahlawanan merupakan ranah pertarungan narasi. Kasus Marsinah dan Soeharto menjadi titik tengah yang menunjukkan bagaimana narasi sejarah dapat dipaksakan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
Marsinah, seorang buruh perempuan yang memperjuangkan hak pekerja, muncul dari gerakan perlawanan yang keras. Ia bergerak dalam serikat buruh dan tak henti mengadvokasi hak-hak pekerja secara terbuka, termasuk isu cuti hamil dan cuti melahirkan yang hingga kini masih belum terealisasikan. Namun keberaniannya justru dibalas dengan kekerasan yang brutal. Penemuan jasadnya yang penuh luka menyisakan jejak kekejaman rezim yang saat itu berkuasa, menunjukkan bagaimana negara sangat mudah untuk menjadi alat untuk membungkam suara yang mengganggu kepentingan elit.
Dalam banyak hal, Marsinah bisa disebut pahlawan bagi kelas pekerja dan simbol perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan. Kepentingan politik kerap mendistorsi warisan perjuangannya, seakan keberanian seorang buruh perempuan tidak cukup layak untuk diangkat ke panggung nasional.
Di sisi lain, figur Soeharto berdiri sebagai representasi paling kontroversial dalam jajaran pahlawan nasional yang ikut tersebut dalam pengesahan pahlawan. Di satu sisi, ia dipuji sebagai Bapak Pembangunan sosok yang mengantar Indonesia pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik tertentu. Namun pada sisi lain, sejarah panjang pelanggaran HAM, represi, dan militerisme pada masa pemerintahannya terus membayangi. Penetapan Soeharto sebagai pahlawan di era pemerintahan Prabowo memunculkan tanda tanya besar tentang arah kebijakan.
Apakah langkah ini merupakan upaya menghapus jejak sejarah kelam, membersihkan citra Orde Baru, atau bagian dari strategi politik dalam membangun legitimasi kekuasaan?
Ketegangan naratif antara Marsinah dan Soeharto kemudian menjelma menjadi pertarungan simbolis tentang siapa yang lebih layak disebut pahlawan. Ketika seorang penguasa yang diduga terlibat dalam banyak pelanggaran HAM ditempatkan sejajar dengan sosok buruh perempuan yang mati karena melawan ketidakadilan, kita dipaksa bertanya:
"siapa sebenarnya yang hendak kita rayakan?"
Konsep kepahlawanan, sering kali terjadi bias dalam aspek psikologis dan sosial yang tidak terhindarkan. Kecenderungan masyarakat terkait pengidolaan figur kuat, maskulin, dan militeristik menciptakan celah bagi narasi kepahlawanan yang timpang. Banyak pahlawan perempuan, terutama yang membawa gagasan radikal atau kritis, justru dipelintir menjadi lebih jinak agar sesuai dengan kebutuhan narasi negara. Kartini adalah contoh paling nyata gagasannya yang tajam dan progresif sering direduksi menjadi simbol domestik yang romantik.
Dari sini kitab isa melihat bahwa penetapan pahlawan nasional bukanlah perkara penghormatan semata, melainkan rekayasa identitas bangsa. Melalui gelar pahlawan, negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sejarah apa yang harus dikenang dan apa yang harus dileburkan. Proses ini sekaligus melanggengkan impunitas ketika pelaku pelanggaran HAM diberi ruang dalam kepahlawanan, sedangkan korban seperti Marsinah dibiarkan tanpa keadilan bersanding dengan pelaku seperti halnya pelecehan terhadap nyawa orang.
Mengkritisi narasi kepahlawanan menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam glorifikasi yang menutupi kekerasan. Kesadaran ini mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial, termasuk kelompok perempuan muda, yang melihat bahwa narasi pahlawan harus inklusif, adil, dan tidak bias kekuasaan. Suara generasi muda memiliki peran signifikan dalam menantang narasi dominan, terutama dalam mengangkat kembali kisah-kisah yang sengaja dipinggirkan negara.
Dengan memahami bahwa pahlawan adalah konstruksi sosial yang terus diperebutkan, kita diajak merumuskan ulang konsep kepahlawanan yang tidak hanya memuja figur penguasa, tetapi juga mengakui keberanian mereka yang melawan ketidakadilan, meski tanpa kekuasaan dan panggung besar. Dalam perjalanan menuju memori sejarah yang lebih adil, tugas kita adalah memastikan bahwa suara-suara dari kelompok tertindas tetap hidup, bahwa narasi kepahlawanan tidak hanya mencerminkan kepentingan elit, dan bahwa Marsinah dan mereka yang sejalan dengannya tetap diingat sebagai bagian penting dari perjuangan bangsa.
[Sahabati Lulu Aprilia]